Rangkuman Perubahan Aturan Pajak 2026 yang Wajib Diketahui Pengusaha
Perubahan Tarif dan Skema PPh Terbaru
Memasuki 2026, aturan pajak terbaru 2026 menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak baru secara umum — tarif PPh Badan tetap 22%, PPh Final UMKM tetap 0,5%, dan skema TER untuk PPh 21 bulanan tetap dipertahankan sebagaimana berlaku sejak 2024.
Pemerintah menegaskan fokus 2026 lebih diarahkan pada penguatan kepatuhan dan integrasi data, bukan pada penambahan pungutan baru, sejalan dengan target penerimaan pajak yang tetap mengandalkan perluasan basis data wajib pajak.
Perpanjangan Fasilitas PPh 21 DTP
Salah satu update regulasi pajak 2026 yang paling dinantikan pekerja adalah perpanjangan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui PMK 105/2025, yang berlaku sepanjang masa pajak Januari hingga Desember 2026 bagi sektor industri padat karya dan pariwisata tertentu.
Insentif ini menyasar sekitar 2,22 juta pekerja di sektor terdampak, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik di tengah dinamika ekonomi global yang masih fluktuatif.
Penguatan Aturan PPN untuk Transaksi Digital
Tarif PPN untuk transaksi non-mewah tetap berada di level efektif 11%, sementara tarif 12% penuh tetap berlaku khusus untuk barang tergolong mewah sesuai PMK 131/2024, tanpa perubahan signifikan menjelang 2026.
Di sisi lain, pengawasan terhadap transaksi digital dan ekonomi platform terus diperkuat, termasuk melalui perluasan kewajiban pemungutan pajak oleh platform marketplace dan penyedia jasa digital lintas negara.
Implementasi Penuh Coretax sebagai Sistem Inti
Sejak Juli 2026, seluruh proses administrasi perpajakan — mulai dari pengawasan, penegakan hukum, penagihan, hingga keberatan dan banding — sepenuhnya hanya dapat dilakukan melalui Coretax, menandai berakhirnya era penggunaan dokumen kerja perpajakan di luar sistem.
Data DJP menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah faktur pajak dan bukti potong yang dilaporkan sejak implementasi Coretax berjalan, mencerminkan perbaikan tata kelola dan transparansi administrasi pajak nasional.
Kesimpulan dan Langkah Persiapan Bisnis
Perubahan aturan pajak 2026 secara umum lebih berorientasi pada penguatan sistem dan kepatuhan ketimbang kenaikan tarif, namun dampaknya tetap signifikan bagi pengusaha yang perlu beradaptasi dengan sistem baru dan pengawasan data yang lebih ketat.
Agar tidak ketinggalan informasi setiap ada perubahan regulasi penting, pengusaha disarankan berlangganan update rutin dari sumber terpercaya, termasuk newsletter Rikuindo Digital Solution.
